x
POLITIK

Aroma Transaksi di Balik Revisi UU Kelembagaan Parlemen

Revisi Undang-Undang MD3 dianggap bermuatan kepentingan politik praktis untuk mengakomodasi PDIP memiliki kursi pimpinan di DPR dan MPR. Ini imbal balik penambahan kursi Golkar di kabinet.

DPR

Ketua DPR Bambang Soesatyo mengucapkan sumpah saat dilantik dalam rapat paripurna DPR di Gedung MPR/DPR, Jakarta, 15 Januari 2018. | ANTARA FOTO/Wahyu Putro A.

Revisi Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (MD3) baru saja disahkan Dewan Perwakilan Rakyat  (DPR). Revisi kali ini dinilai didorong kepentingan politik praktis untuk mengakomodasi keinginan PDI Perjuangan (PDIP) memiliki kursi pimpinan di DPR dan MPR. Revisi ini juga memicu munculnya aturan-aturan baru yang kontroversional terkait kewenangan anggota dewan.

Dari 10 fraksi di DPR, ada delapan fraksi yang sepakat mengesahkan UU MD3 dalam sidang paripurna DPR, Senin (12/2). Dua fraksi lainnya yakni Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Nasional Demokrat (Nasdem) memilih walkout atau keluar dari ruang sidang sebagai bentuk ketidaksetujuan. Mereka menolak ketentuan penambahan kursi pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan DPR.

Ingin membaca artikel selengkapnya?

Subscribe

Log In

Or
Forgot Password
Do not have an account yet? Sign Up

Enter your e-mail address and we will send a link to reset your password

Back to Login
Do not have an account yet? Sign Up
Close